GARDA LAW OFFICE

081-1816-0173 | Kantor Pengacara Perceraian – Garda Law Office

Perceraian adalah proses yang seringkali rumit dan memerlukan dukungan hukum yang tepat untuk memastikan hak-hak Anda terlindungi dan prosesnya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang kantor pengacara perceraian dan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul seputar perceraian.

1. Berapakah Harta Gono Gini Milik Istri?

Hukum harta gono gini di Indonesia membagi harta perkawinan menjadi dua kategori, yaitu harta bersama dan harta pribadi. Kategori harta bersama akan dibagi setara antara suami dan istri, sementara harta pribadi adalah milik masing-masing pasangan. Pada prinsipnya, tidak ada ketentuan yang memastikan bahwa harta gono gini harus lebih banyak dimiliki oleh istri atau suami. Pembagian harta gono gini dapat disesuaikan melalui perjanjian pra-nikah atau perjanjian pemisahan harta saat dalam perkawinan.

2. Apakah Cerai karena KDRT Harus Ada Visum?

Tidak, gugatan cerai yang diajukan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak harus menyertakan visum. Hukum KDRT di Indonesia memberikan perlindungan kepada korban KDRT, dan hukum tidak mempersyaratkan visum sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai. Anda dapat mengajukan gugatan cerai atas dasar KDRT tanpa harus memiliki visum. Sebagai korban KDRT, Anda berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Baca juga artikel

Biaya Pengacara Harta Gono Gini – Garda Law Office

3. Mengapa Hak Asuh Anak Bisa Jatuh ke Tangan Suami?

Hak asuh anak jatuh ke tangan suami dalam beberapa kasus perceraian karena pertimbangan hakim yang memeriksa fakta dan bukti dalam persidangan. Hakim biasanya akan mempertimbangkan kesejahteraan terbaik anak sebagai faktor utama dalam mengambil keputusan tentang hak asuh. Keputusan ini akan didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk kondisi finansial dan psikologis kedua orang tua, serta kemampuan mereka untuk memberikan perawatan dan pendidikan yang baik kepada anak.

4. Apakah Cerai karena KDRT Bisa Langsung Disetujui Pengadilan?

Gugatan cerai yang diajukan karena KDRT tidak selalu langsung disetujui oleh pengadilan. Proses perceraian tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan memastikan bahwa alasan KDRT telah terbukti sebelum mengabulkan gugatan cerai. Namun, hakim mungkin akan memberikan perlindungan interim kepada korban KDRT selama proses hukum berlangsung, seperti perintah penahanan sementara terhadap pelaku KDRT.

5. Apakah Boleh Bercerai karena Masalah Ekonomi?

Ya, Anda boleh mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang signifikan yang memengaruhi perkawinan Anda dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai. Hukum Indonesia mengakui berbagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk masalah ekonomi. Pengacara di kantor perceraian akan membantu Anda dalam memahami proses hukum dan hak-hak Anda dalam situasi ini.

Menggunakan jasa kantor pengacara perceraian adalah langkah yang bijaksana saat menghadapi perceraian. Mereka akan memberikan Anda nasihat hukum yang diperlukan, mendampingi Anda dalam proses perceraian, dan memastikan hak-hak Anda terlindungi. Dalam keputusan apa pun yang Anda buat seputar perceraian, konsultasikan dengan pengacara yang berkualitas untuk memahami opsi Anda dan meraih hasil terbaik untuk masa depan Anda.

Scroll to Top